Peran Tol Laut dalam Rangka
Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan.
Oleh :
Fadjar Suhaeri
I.
Pendahuluan
Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar
di wilayah lautnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang
terdiri atas lebih dari 17.504 pulau. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang
95.181Km dan terletak antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan
Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 Km2 dan Laut
sekitar 5,8 Juta Km2. Sejarah mencatat, Indonesia melalui kerajaan
Sriwijaya pernah berjaya sebagai Kerajaan Maritim. Kerajaan Sriwijaya yang
berada di tepi sungai Musi, mempunyai luas dan garis pantai yang panjang.
Sriwijaya menguasai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaya, Thailand selatan, dan
Kamboja. Oleh sebab itu, sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas
dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat
strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, sosial-budaya, hukum dan
keamanan.
Potensi
Indonesia sebagai Negara Maritim sangat besar di era Globalisasi. Perdagangan
Global menyebabkan peran emerging economy
market menjadi semakin penting. Maersk menyatakan potensi pemanfaatan
wilayah laut Indonesia cukup tinggi mengingat perkembangan aktivitas
perdagangan khususnya wilayah Eropa, Afrika dan Asia Pasifik yang tidak lagi
mengenal batas negara menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi mendukung
rantai distribusi global (Greg, 2015). Laporan Bappenas (2015) menyebutkan,
berdasarkan perhitungan pakar Maritim Indonesia diperkirakan sekitar 90 persen
perdagangan internasional diangkut melalui laut, sedangkan 40 persen dari rute
tersebut melewati Indonesia.
Potensi
tersebut masih belum optimal disebabkan perspektif laut masih di pandang
sebagai pemisah daratan. Oleh sebab itu segera dirumuskan sebuah kebijakan
nasional untuk memanfaatkan potensi kemaritiman terutama memanfaatkan rantai
pasokan global melalui peningkatan peran transportasi logistik. Salah satu
bentuk mewujudkan poros maritim dunia tersebut adalah dengan membangun
kapasitas dan konektivitas antar pulau di Negara Indonesia. Bentuk nyata
membangun konektivitas antar pulau tersebut dilakukan dengan menerapkan suatu
konsep yang dinamakan tol laut.
Program
Tol Laut merupakan upaya negara mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Tol laut
yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem
logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari sabang sampai marauke. Melalui
Tol Laut, Pemerintah berupaya menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan
merata. Selain itu, Tol laut merupakan wujud Presiden Joko Widodo mewujudkan
Nawacita pertama yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita
ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dalam kerangka negara kesatuan. Tol laut juga menegaskan Sila Ke lima dari
Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan
demikian, Tulisan ini bertujuan menganalisis implementasi Tol Laut dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
II.
Konsep
Tol Laut
Tol
Laut merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo dalam menciptakan efektivitas dan
efisiensi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada masa
kampaye Pilihan Presiden 2014, beliau mengatakan, tol laut itu bukan jalan,
namun ada deep sea port, ada
pelabuhan di Sumatera, di jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di papua dan
ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau
itu sama. Dalam laporan Bappenas 2015, menyatakan Tol laut merupakan
konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin
dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indoneisa.
Ide
dari konsep tol laut tersebut akan membuka akses regional dengan cari membuat
dua pelabuhan berskala hub internasional. Tol laut akan melayani kapal-kapal
niaga besar di atas 3.000 TEU hingga 5.000 TEU melewati sebuah jalur laut utama
dariujung barat hingga ujung timur Indonesia dan sebaliknya secara rutin
(Bappenas, 2015).
RPJMN
2015–2019 menyatakan akan meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung
tol laut yang terdiri 5 (lima) pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder.
Pelabuhan yang menjadi hub tol laut terdiri dari Pelabuhan Belawan/Kuala
Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan yang
menjadi feeder tol laut terdiri dari Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi,
Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit,
Balikpapan/Kariangau, Samarinda/Palaran, Tenau/Kupang, Pantoloan, Ternate,
Kendari, Sorong, Ambon ,dan Jayapura. Elemen utama tol laut antara lain,
Pelabuhan yang handal, kecukupan muatan Barat-Timur, Timur-Barat, Shipping
industry, pelayaran rutin dan terjadwal, Inland akses yang efektif, serta
pelayaran rutin dan terjadwal.
Sumber
: Bappenas (2015)
III.
Tol
Laut Menekan Disparitas Harga
Sesuai
amanat di Pembukaan Undang-undang dasar 1945, tujuan dari negara adalah
memajukan kesejateraan umum. Pidato Presiden pertama RI, Ir Sukarno mengatakan,
janganlah mengira kita semua sudah cukup merasa berjasa untuk negeri dengan
turunnya si tiga warna, selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pelosok
negeri, belumlah pekerjaan kita selesai. Dalam perekonomian, pemerintah
mempunyai peran sebagai alokatif, yaitu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang
ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi, peran distributif
yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan
hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar, peran stabilisatif yaitu peran
pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika
berada dalam keadaan disequilibrium, selanjutnya, peran dinamisatif yakni peran
pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi lebih cepat tumbuh,
berkembang, dan maju (Dumairy, 2002)
Terjadi
ketimpangan pembangunan antar Pulau di Indonesia. Pembangunan masih terpusat di
Jawa. Ketimpangan pembangunan terlihat pada jumlah PDRB tiap Pulau di Indonesia,
pada pulau Sumatera total PDRB sebesar 520.481 Milyar Rupiah, Bali-NTT/NTB
sebesar 75.641 Milyar Rupiah, Kalimantan sebesar 203.195 Milyar Rupiah,
Sulawesi sebesar 158.326 Milyar Rupiah, Papua sebesar 52.980 Milyar Rupiah, dan
Jawa Sebesar 1.415.670 Milyar Rupiah. Nilai PDRB ADH Konstan Menurut
Pengeluaran (2010=100) memperlihatkan bahwa perekonomian masih terpusat di
Jawa. Perbandingan besarnya PDRB di Jawa dan Luar Jawa mengindikasikan bahwa
dana mengalir deras dari daerah ke Jawa. Pada akhirnya Tol laut adalah sarana
penggerak mesin perekonomian ke seluruh daerah di Indonesia dan menciptakan pemerataan
pembangunan
Sumber
: Badan Pusat Statistik
Tol
laut merupakan upaya pemerintah hadir mewujudkan peranannya sebagai alokatif,
distributif, stabilisatif dan dinamisatif. Tol laut diyakini mampu menekan
disparitas harga antar pulau di seluruh Indonesia. Menteri perdagangan, Thomas
Trikasih Lembong, mengklaim sudah dengan adanya Tol Laut, sudah mulai kelihatan
pembenahan disparitas harga, data beberapa komoditas di Fak Fak dan Kaimana di
Papua, dimana harga besi baja turun 6 persen, harga kedelai turun 14 persen,
harga minyak goreng turun 21 persen, dan harga daging ayam turun 35 persen,
selain itu kata beliau program tol laut menghasilkan biaya angkut barang
komoditas juga menurun, terutama di wilayah Papua, serta kepastian jadwal
pelayaran memberikan kepastian bagi pelaku usaha mendistribusikan dagangannya
sehungga omzet konsiste (Okezone Ekonomi, 2016).
Peran
Program Tol laut memperbaiki sistem logistik sehingga menjaga kepastian barang.
Stabilitas penawaran akan menciptakan harga yang semakin menurun. Hal ini dapat
dijelaskan dengan teori keseimbangan permintaan dan penawaran. Tol laut akan
mewujudkan penawaran yang stabil, memastikan adanya barang sehingga dalam kurva
penawaran akan menggeser keseimbangan harga ke kanan, sedangkan dengan asumsi
permintaan harga tetap maka dengan sendirinya akan tercipta keseimbangan harga
yang baru atau harga suatu barang akan turun. Tol laut pada akhirnya akan
menciptakan harga yang sama antara Pulau Jawad an Luar Jawa.
Mekanisme Permintaaan dan Penawaran
dengan Penerapan Tol Laut
Sumber
: Pyndck dan Rubinfeld (2013:26)
Namun,
implementasi pelaksanaan program tol laut bukan tanpa kritikan. Pakar
kemaritiman, Y Paonganan melalui akun twitternya mengatakan program tol laut
merupakan mimpi presiden Joko Widodo yang terlalu besar, dikarenakan lautan
NKRI sangat luas, bukan hanya seluas waduk yang kapal bisa dengan gampang hilir
mudik. Selain itu, konsep tol laut mengalami kendala keseimbangan arus muatan.
Arus muatan dari kawasan timur Indonesia ke barat sangat kurang dibandingkan
dengan arus muatan kebalikannya, sehingga diharapkan pemerintah memberikan
insentif sebagai kompensasi bagi industri pelayaran atas kerugian ketika arus
muatan belum seimbang. Beberapa kritik lain yaitu perlunya perbaikan sistem
infrastuktur dan lamanya bongkar muat (dwelling
time). Oceanweek menyatakan sudah ada tol laut namun disparitas masih ada.
Hal ini dikarenakan walaupun adanya kepastian barang, namun apabila pedagang
belum mau menurunkan harga, maka harga akan tetap mahal. Kendala selanjutnya
adalah kapal-kapal hanya menghampiri pelabuhan besar sehingga disparitas masih
tetap ada, sehingga program tol laut dapat menambah trayek sehingga dapat
menghampiri pelabuhan-pelabuhan kecil.
IV.
Kesimpulan
Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar
menjadi poros maritim dunia. Tol laut merupakan bentuk mewujudkan poros maritim
dunia yaitu dengan membangun kapasitas dan konektivitas antar pulau di Negara
Indonesia. Tol Laut mampu menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan
merata. Tol laut juga akan menekan disparitas harga antar pulau di Indonesia.
Sehingga, pada akhirnya Tol laut akan menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
bagi seluruh raktat Indonesia.
Konsep
Tol laut juga mengalami beberapa kendala yang memerlukan perbaikan. Beberapa
kendala terkait perbaikan infrastruktur, perbaikan trayek kapal yang
menghampiri pelabuhan besar saja, serta keseimbangan muatan dari Wilayah timur
Indonesia. Serta, upaya pemerintah mengendalikan harga di sisi pedagang yang
tidak mau menurunkan harga meskipun barang tersedia. Beberapa kendala tersebut
merupakan faktor-faktor yang menciptakan disparitas harga.
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.
2015. Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015.
Dumairy.
2002. Perekonomian Indonesia.
Jakarta: Erlangga
Greg, Knowler. 2015. Build Indonesia
Infrastructure and Factories Will come, Maersk Says. Journal of Commerce. New York
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas. 2015. Laporan
Implementasi Konsep Tol Laut 2015. Direktorat Transportasi
Pyndck, Robert S and Daniel L Rubinfeld.
2013. Microeconomics. Eighth Edition.
Pearson Education Inc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar