Senin, 26 Desember 2016

Peran Tol Laut dalam Rangka Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan.



Peran Tol Laut dalam Rangka Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan.

Oleh :
Fadjar Suhaeri

I.         Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar di wilayah lautnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181Km dan terletak antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 Km2 dan Laut sekitar 5,8 Juta Km2. Sejarah mencatat, Indonesia melalui kerajaan Sriwijaya pernah berjaya sebagai Kerajaan Maritim. Kerajaan Sriwijaya yang berada di tepi sungai Musi, mempunyai luas dan garis pantai yang panjang. Sriwijaya menguasai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaya, Thailand selatan, dan Kamboja. Oleh sebab itu, sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, sosial-budaya, hukum dan keamanan.
Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim sangat besar di era Globalisasi. Perdagangan Global menyebabkan peran emerging economy market menjadi semakin penting. Maersk menyatakan potensi pemanfaatan wilayah laut Indonesia cukup tinggi mengingat perkembangan aktivitas perdagangan khususnya wilayah Eropa, Afrika dan Asia Pasifik yang tidak lagi mengenal batas negara menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi mendukung rantai distribusi global (Greg, 2015). Laporan Bappenas (2015) menyebutkan, berdasarkan perhitungan pakar Maritim Indonesia diperkirakan sekitar 90 persen perdagangan internasional diangkut melalui laut, sedangkan 40 persen dari rute tersebut melewati Indonesia.
Potensi tersebut masih belum optimal disebabkan perspektif laut masih di pandang sebagai pemisah daratan. Oleh sebab itu segera dirumuskan sebuah kebijakan nasional untuk memanfaatkan potensi kemaritiman terutama memanfaatkan rantai pasokan global melalui peningkatan peran transportasi logistik. Salah satu bentuk mewujudkan poros maritim dunia tersebut adalah dengan membangun kapasitas dan konektivitas antar pulau di Negara Indonesia. Bentuk nyata membangun konektivitas antar pulau tersebut dilakukan dengan menerapkan suatu konsep yang dinamakan tol laut.
Program Tol Laut merupakan upaya negara mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Tol laut yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari sabang sampai marauke. Melalui Tol Laut, Pemerintah berupaya menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata. Selain itu, Tol laut merupakan wujud Presiden Joko Widodo mewujudkan Nawacita pertama yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Tol laut juga menegaskan Sila Ke lima dari Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Tulisan ini bertujuan menganalisis implementasi Tol Laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

II.           Konsep Tol Laut
Tol Laut merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada masa kampaye Pilihan Presiden 2014, beliau mengatakan, tol laut itu bukan jalan, namun ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di papua dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau itu sama. Dalam laporan Bappenas 2015, menyatakan Tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indoneisa.
Ide dari konsep tol laut tersebut akan membuka akses regional dengan cari membuat dua pelabuhan berskala hub internasional. Tol laut akan melayani kapal-kapal niaga besar di atas 3.000 TEU hingga 5.000 TEU melewati sebuah jalur laut utama dariujung barat hingga ujung timur Indonesia dan sebaliknya secara rutin (Bappenas, 2015).
RPJMN 2015–2019 menyatakan akan meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 (lima) pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder. Pelabuhan yang menjadi hub tol laut terdiri dari Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan yang menjadi feeder tol laut terdiri dari Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kariangau, Samarinda/Palaran, Tenau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon ,dan Jayapura. Elemen utama tol laut antara lain, Pelabuhan yang handal, kecukupan muatan Barat-Timur, Timur-Barat, Shipping industry, pelayaran rutin dan terjadwal, Inland akses yang efektif, serta pelayaran rutin dan terjadwal.

Sumber : Bappenas (2015)

III.             Tol Laut Menekan Disparitas Harga
Sesuai amanat di Pembukaan Undang-undang dasar 1945, tujuan dari negara adalah memajukan kesejateraan umum. Pidato Presiden pertama RI, Ir Sukarno mengatakan, janganlah mengira kita semua sudah cukup merasa berjasa untuk negeri dengan turunnya si tiga warna, selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pelosok negeri, belumlah pekerjaan kita selesai. Dalam perekonomian, pemerintah mempunyai peran sebagai alokatif, yaitu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi, peran distributif yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar, peran stabilisatif yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium, selanjutnya, peran dinamisatif yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju (Dumairy, 2002)
Terjadi ketimpangan pembangunan antar Pulau di Indonesia. Pembangunan masih terpusat di Jawa. Ketimpangan pembangunan terlihat pada jumlah PDRB tiap Pulau di Indonesia, pada pulau Sumatera total PDRB sebesar 520.481 Milyar Rupiah, Bali-NTT/NTB sebesar 75.641 Milyar Rupiah, Kalimantan sebesar 203.195 Milyar Rupiah, Sulawesi sebesar 158.326 Milyar Rupiah, Papua sebesar 52.980 Milyar Rupiah, dan Jawa Sebesar 1.415.670 Milyar Rupiah. Nilai PDRB ADH Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) memperlihatkan bahwa perekonomian masih terpusat di Jawa. Perbandingan besarnya PDRB di Jawa dan Luar Jawa mengindikasikan bahwa dana mengalir deras dari daerah ke Jawa. Pada akhirnya Tol laut adalah sarana penggerak mesin perekonomian ke seluruh daerah di Indonesia dan menciptakan pemerataan pembangunan


                     Sumber : Badan Pusat Statistik

Tol laut merupakan upaya pemerintah hadir mewujudkan peranannya sebagai alokatif, distributif, stabilisatif dan dinamisatif. Tol laut diyakini mampu menekan disparitas harga antar pulau di seluruh Indonesia. Menteri perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, mengklaim sudah dengan adanya Tol Laut, sudah mulai kelihatan pembenahan disparitas harga, data beberapa komoditas di Fak Fak dan Kaimana di Papua, dimana harga besi baja turun 6 persen, harga kedelai turun 14 persen, harga minyak goreng turun 21 persen, dan harga daging ayam turun 35 persen, selain itu kata beliau program tol laut menghasilkan biaya angkut barang komoditas juga menurun, terutama di wilayah Papua, serta kepastian jadwal pelayaran memberikan kepastian bagi pelaku usaha mendistribusikan dagangannya sehungga omzet konsiste (Okezone Ekonomi, 2016).
Peran Program Tol laut memperbaiki sistem logistik sehingga menjaga kepastian barang. Stabilitas penawaran akan menciptakan harga yang semakin menurun. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori keseimbangan permintaan dan penawaran. Tol laut akan mewujudkan penawaran yang stabil, memastikan adanya barang sehingga dalam kurva penawaran akan menggeser keseimbangan harga ke kanan, sedangkan dengan asumsi permintaan harga tetap maka dengan sendirinya akan tercipta keseimbangan harga yang baru atau harga suatu barang akan turun. Tol laut pada akhirnya akan menciptakan harga yang sama antara Pulau Jawad an Luar Jawa.

Mekanisme Permintaaan dan Penawaran dengan Penerapan Tol Laut
Sumber : Pyndck dan Rubinfeld (2013:26)

Namun, implementasi pelaksanaan program tol laut bukan tanpa kritikan. Pakar kemaritiman, Y Paonganan melalui akun twitternya mengatakan program tol laut merupakan mimpi presiden Joko Widodo yang terlalu besar, dikarenakan lautan NKRI sangat luas, bukan hanya seluas waduk yang kapal bisa dengan gampang hilir mudik. Selain itu, konsep tol laut mengalami kendala keseimbangan arus muatan. Arus muatan dari kawasan timur Indonesia ke barat sangat kurang dibandingkan dengan arus muatan kebalikannya, sehingga diharapkan pemerintah memberikan insentif sebagai kompensasi bagi industri pelayaran atas kerugian ketika arus muatan belum seimbang. Beberapa kritik lain yaitu perlunya perbaikan sistem infrastuktur dan lamanya bongkar muat (dwelling time). Oceanweek menyatakan sudah ada tol laut namun disparitas masih ada. Hal ini dikarenakan walaupun adanya kepastian barang, namun apabila pedagang belum mau menurunkan harga, maka harga akan tetap mahal. Kendala selanjutnya adalah kapal-kapal hanya menghampiri pelabuhan besar sehingga disparitas masih tetap ada, sehingga program tol laut dapat menambah trayek sehingga dapat menghampiri pelabuhan-pelabuhan kecil.

IV.             Kesimpulan
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar menjadi poros maritim dunia. Tol laut merupakan bentuk mewujudkan poros maritim dunia yaitu dengan membangun kapasitas dan konektivitas antar pulau di Negara Indonesia. Tol Laut mampu menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata. Tol laut juga akan menekan disparitas harga antar pulau di Indonesia. Sehingga, pada akhirnya Tol laut akan menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh raktat Indonesia.
Konsep Tol laut juga mengalami beberapa kendala yang memerlukan perbaikan. Beberapa kendala terkait perbaikan infrastruktur, perbaikan trayek kapal yang menghampiri pelabuhan besar saja, serta keseimbangan muatan dari Wilayah timur Indonesia. Serta, upaya pemerintah mengendalikan harga di sisi pedagang yang tidak mau menurunkan harga meskipun barang tersedia. Beberapa kendala tersebut merupakan faktor-faktor yang menciptakan disparitas harga.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Diakses di web: www.bps.go.id 
Bappenas. 2015. Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015.
Dumairy. 2002. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga
Greg, Knowler. 2015. Build Indonesia Infrastructure and Factories Will come, Maersk Says. Journal of Commerce. New York
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. 2015. Laporan Implementasi Konsep Tol Laut 2015. Direktorat Transportasi
Pyndck, Robert S and Daniel L Rubinfeld. 2013. Microeconomics. Eighth Edition. Pearson Education Inc



Tidak ada komentar:

Posting Komentar