PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

1.      PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tujuan dasar yang ingin dicapai dalam perekonomian. Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang tidak merata menghasilkan kesenjangan antar daerah. Kesetaraan daerah telah menjadi tujuan penting dari rencana nasional. Menurut kuncoro (2010), seringkali pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan di beberapa negara sedang berkembang. Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, selanjutnya stabil dan akhirnya menurun pada tahap berikutnya. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan PDRB tertinggi kedua di Indonesia. PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 1.262.700,21 Milyar Rupiah. PDRB Jawa Timur adalah PDRB tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai nilai sebesar 1.374.348,61 Milyar Rupiah. Namun Prestasi pembangunan ekonomi Jawa timur mengalami penurunan dari 6.08 di tahun 2013 menurun menjadi 5.86. Walaupun demikian, program perbaikan kesejahteraan provinsi Jawa timur mengalami keberhasilan dengan menurunnya presentase penduduk miskin dari 13 persen menjadi 12 persen di tahun 2014, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 2.89.945/kapita/bulan.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi, Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2012	6.64	243,783	4,960	13
2013	6.08	243,783	4,993	13
2014	5.86	289,945	4,748	12

         Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Namun Demikian, Ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Jawa timur terlihat dari selisih Nilai PDRB tertinggi dan terendah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur mempunyai 38 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan selisih nilai PDRB tertinggi dengan terendah. PDRB tertinggi di dapat Kota Surabaya dan PDRB terendah pada kota Blitar, dengan nilai PDRB tahun 2015 Surabaya sebesar Rp 324.227,8 Milyar dan PDRB Kota Blitar sebesar Rp 3.857 Milyar, jadi terdapat selisih ketimpangan PDRB sebesar Rp 320.370,8 Milyar.

Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan mencolok terlihat dari data rata rata PDRB Provinsi Jawa Timur. Rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp 35.276,7 Milyar.  Dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur terdapat 27 Kabupaten Kota yang mempunyai PDRB di bawah rata rata dan hanya 11 Kabupaten kota yang diatas rata rata PDRB Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan utama untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, penelitian ini untuk menganalisis dan mengklasifikasikan pola pertumbuhan ekonomi menurut analisis Tipologi Klassen. Penelitian ini juga menghitung tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Indeks Williamson. Selain itu, untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Ketimpngan Pendapatan dipergunakan Korelasi Pearson.

2.      TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1  Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Simon Kuznets (dalam Todaro, 2012 : 224) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik” (Hipotesis Kuznets).

Hipotesis Kuznets dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan. Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variabel tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun.

Gambar 2.1

Kurva Kuznets “U-terbalik”

Sumber : Todaro (2012: 225)

2.2  Penelitian Sebelumnya

Penelitian empiris terkait ketimpangan distribusi pendapatan regional sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Budi Satrio Nugroho (2014), Ngarambe (1996), Mahardiki dan Rokhedi (2013), dan Nurhuda dkk (2014).

Penelitian Nugroho (2014) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di kabupaten banyumas tahun 2002 – 2011. Model analisis yang digunakan adalah analisis tipologi klassen, perhitungan indeks Williamson, analisis korelasi produk momen dari Pearson, analisis Trend dan Granger Causality test. Perhitungan analisis Tipologi Klassen, sebagian besar (55 persen) Kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk kedalam kuadran IV atau daerah relative tertinggal. Analisis Trend menunjukkan bahwa trend pertumbuhan ekonomi dan ketimpangaan di kabupaten Banyumas menunjukkan trend yang menaik. Indeks Williamson menunjukkan nilai yan tinggi yang berarti terjadi ketimpangan yang tinggi antar kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Disertasi Ngarambe (1996) bertujuan menguji trend ketimpangan pendapatan di US menggunakan rank-size distribution dari 1969 sampai 1991. Ekonometrik model digunakan untuk menginvestigasi hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. penelitian ini menemukan bahwa terjadi kausal dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan juga ketimpangan pendapatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan persamaan simultan menemukan hubungan signifikan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan. estimasi kuadratik antara ketimpangan dan pertumbuhan mendukung U-terbalik. Dengan peningkatan pendapatan, ketimpangan pertama meningkat dan seterusnya menurun.

Penelitian Mahardiki dan Rokhedi (2013) bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia 2006 – 2011. Penelitian ini juga melihat apakah pada periode penelitian terjadi peningkatan ketimpangan yang signifikan. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui pola/klasifikasi pertumbuhan ekonomi menurut tipologi klassen.

Penelitian Nurhuda (2014) bertujuan untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. selain itu penelitian berusaha membuktikan hipotesis Kuznets. Penelitian ini juga mencoba mengetahui pengaruh PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan. 

3.      METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data yang diambil merupakan data dari kurun waktu 2011 sampai dengan 2015.

Teknik Analisis yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan adalah Indeks Williamson. Tipologi Klassen digunakan untuk memetakan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribsi pendapatan per kapita menggunakan metode korelasi Pearson.

3.1  Indeks Williamson

Indeks Williamson diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya tahun 1965. Indeks Williamson merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

Dimana :

IW       = Indeks Williamson

Yi        = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

Y         = PDRB perkapita di Provinsi

Fi         = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n          = Jumlah penduduk di Provinsi

Perhitungan Indeks ketimpangan Williamson maka akan diperoleh kriteria sebagai berikut (Nugroho, 2014):

-          Angka 0,0 sampai 0,2 menunjukkan ketidakmerataan yang rendah

-          Angka 0,21 sampai 0,35 menunjukkan ketidakmerataan yang sedang

-          Angka > 0,35 menunjukkan ketidakmerataan yang tinggi.

3.2  Tipologi Klassen

Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Klasifikasi wilayah  di bagi menjadi empat diagram sebagai berikut :

1.      Daerah cepat maju dan cepat tumbuh ; merupakan daerah yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

2.      Daerah maju  tapi tertekan ; merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

3.      Daerah berkembang cepat ; merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, namun tingkat pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

4.      Daerah relative tertinggal; merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari pada rata-rata kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

R	yi < y	yi > y
ri > r	Daerah berkembang Cepat	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
ri < r	Daerah Relatif tertinggal	Daerah Maju Tapi tertekan

Sumber : Mudrajat Kuncoro (2010) dikutip oleh Nugroho (2014)

Keterangan:

ri          = laju pertumbuhan PDRB Wilayah Studi i

r           = laju pertumbuhan PDRB wilayah referensi (rata-rata kabupaten/kota)

yi         = pendapatan per kapita wilayah studi i

y          = pendapatan per kapita rata-rata wil. referensi (rata-rata kabupaten kota)

3.3  Analisis Korelasi (Korelasi Product Moment Pearson)

Untuk mengetahui korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota digunakan analisis Korelasi (Korelasi Product Moment/Pearson). Dasar pemikiran alat analisis ini mempunyai yaitu perubahan antar variabel diikuti variabel perubahan variabel yang lain, yang berate variabel tersebut saling berkorelasi. Analisis Pearson menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010.

Hasil Korelasi Pearson digambarkan dengan notasi r_xy yang merupakan koefisien korelasi yang nilainya akan senantiasa berkisar antara -1 sd 1. Berikut kriteria hasil korelasi Pearson (Nugroho, 2014) :

Nilai r	Kriteria
0,00 sd 0,19	Korelasi sangat lemah
0,20 sd 0,49	Korelasi lemah
0,50 sd 0,69	Korelasi cukup
0,70 sd 0,79	Korelasi Kuat
0,80 sd 1,00	Korelasi Sangat Kuat

           Sumber : Nugroho (2014)

4.      HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Wiliamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten kota di provinsi Jawa Timur. Perkembangan indeks Williamson yang terjadi di Provinsi Jawa Timur terlihat pada table 4.1. Tabel tersebut memperlihatkan terjadi ketimpangan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 hingga 2015. Namun demikian, Indeks Williamson menunjukkan trend yang semakin menurun dari tahun 2011 hingga 2015.

Tabel 4.1

Ringkasan Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur

Tahun	Nilai Indeks Williamson	Kriteria Ketidakmerataan
2011	0,9591	Tinggi
2012	0,9590	Tinggi
2013	0,9589	Tinggi
2014	0,9588	Tinggi
2015	0,9587	Tinggi

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

4.2  Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi dan Klasifikasi Kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur diketahui nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 5,857 persen. Kabupeten Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,608 persen dan kabupaten Bangkalan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 1,322 persen.

Rata-rata pendapatan per kapita per kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian sebesar 31.329,3 ribu rupiah. Kabupaten Pemekasan memiliki rata-rata pendapatan per kapita terkecil dibandingkan 38 Kabupaten Kota yang lain yaitu sebesar 10.114,18 Ribu Rupiah. Kabupaten Kediri memiliki rata-rata pendapatan per kapita terbesar se-provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 239.574,3 Ribu Rupiah.

Persebaran Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Tipologi Klassen terlihat di tabel 4.2. Dari data tersebut terlihat hanya terdapat Sembilan kab/kota atau 23.7 persen yang masuk pada daerah “Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh”, dan sebanyak 28,9 persen berada pada “daerah Maju Tapi tertekan”. Daerah berkembang Cepat sebesar 2.6 persen. Selanjutnya sebanyak 44,7 persen berada pada “Daerah Relatif tertinggal”.

Pembangunan daerah yang berbeda-beda merupakan masalah kompleks dam merupakan proses dinamis. Martin dan Stunley (1998) dikutip oleh Suseno (2015) menyatakan memang regional convergence merupakan proses yang berjalan pelan dan terjadi secara kontinyu. Oleh sebab itu di perlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasinya. Untuk daerah yang sudah berada di daerah “Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh” diperlukan kebijakan yang menjaga prestasi tersebut. Kabupaten kediri yang berada di area “Daerah berkembang Cepat” perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan PDRB kabupaten Kediri yang ditopang oleh industry Rokok hanya merupakan pertumbuhan ekonomi semu, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam pendapatan per kapita yang tinggi namun tidak menciptakan kesejahteraan rakyat keseluruhan.

Pembangunan Jembatan Suramadu yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura terlihat belum menampakkan hasil yang memuaskan. Jembatan yang menjadi harapan memperbaiki infastruktur dan ekonomi Kabupaten di Pulau Madura perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus. Kabupaten di Pulau Madura masih berada di area daerah maju tapi tertekan dan daerah relative tertinggal.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi dalam klasifikasi kabupaten/kota masih berada pada daerah yang relatif tertinggal. Hal ini berarti mayoritas kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari pada rata-rata kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.2

Persebaran Tiap Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Tipologi Klassen

4.3  Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut hipotesis yang dikemukanan Simon Kuznets yang menyatakan bahwa di tahap awal pembangunan distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan semaki merata. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.3

Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Williamson
2011	6,1250	0,9591
2012	6,2084	0,9590
2013	6,0524	0,9589
2014	5,5939	0,9588
2015	5,3071	0,9587

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Trend pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan dari tahun 2011 hingga 2015. Trend pertumbuhan ekonomi sama dengan trend penurunan pada tingkat ketimpangan pendapatan. Trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terlihat di Gambar 4.2

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menggunakan metode Korelasi Pearson. Apabila perubahan variabel yang satu diikuti dengan perubahan variabel yang lain maka dikatakan berkorelasi. Hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel untuk korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 sd 2015 menunjukkan angka sebesar 0,8538. Nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Naik maka akan dibarengi dengan ketimpangan pendapatan juga akan naik. Nilai koefisiesn sebesar 0,8538 menunjukkan korelasi antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Ketimpangan pendapatan di tahun 2011 hingga 2015 dalam kategori korelasi Sangat kuat.

Gambar 4.2

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (diolah)

Peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus paham secara detil potensi dan keunggulan komparatif di daerahnya. Menurut Kuncoro (2013) dikutip oleh Suseno (2015), untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pada saat yang sama, pemerintah harus melakukan beberapa terobosan: (1) mengalokasikan sejumlah dana dari kementerian dan instansi pusat, dekonsentrasi, dan bantuan tugas untuk mentransfer dana ke daerah; (2) meningkatkan investasi publik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan Kawasan Timur Indonesia; (3) mendorong investasi swasta dengan memberikan kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai; (4) mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menerapkan penganggaran pro-publik daripada anggaran pro-birokrasi.

5.      SIMPULAN DAN SARAN

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan PDRB tertinggi kedua di Indonesia menghadapi masalah ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota. Indeks Williamson digunakan sebagai pengukur ketimpangan pendapatan memperlihatkan terjadi ketimpangan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 hingga 2015. Pola pertumbuhan ekonomi menurut analisis Tipologi Klassen juga menunjukkan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Pola pertumbubuhan di provinsi Jawa Timur terlihat mayoritas kabupaten kota masih berada di daerah relative tertinggal yaitu sebesar 44,7 persen dan hanya 23.7 persen berada pada “Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh”. Nilai Korelasi Pearson menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur mempunyai korelasi yang kuat dan nilai koefisiensi bernilai positif yang berarti apabila pertumbuhan ekonomi naik maka ketimpangan pendapatan juga akan naik.

Berdasarkan hasil dari analisis, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah;

1.      Pemerintah daerah perlu memetakan posisinya berdasar pertumbuhan ekonomi dan ketimpanga pendapatan, agar tercipta growth with equity,

2.      Pemerintah daerah perlu menyadari potensi daerahnya agar dapat memaksimalkan keunggulan komperatif.

3.      Peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dan pendidikan (pembangunan manusia) diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan pendapatan antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

4.      Perlu dilakukan penelitian yang mendukung hasil ini, yaitu penelitian mengenai pengeluaran pemerintah daerah berdasar sektor-sektor PDRB, apakah pengeluaran pemerintah daerah tersebut sudah mendukung growth with equity atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Jawa Timur. 2016. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2016. Dapat diunduh di : Website BPS. http: http://jatim.bps.go.id/  

BPS Provinsi Jawa Timur. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Dapat diunduh di : Website BPS. http: http://jatim.bps.go.id/

Kuncoro, Mudrajat. 2010. Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: penerbit Erlangga

Mahardiki, Doni dan Rokhedi Priyo Santoso. 2013. Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006 – 2011. Journal of Economic and Policy. Jejak 6(2) : Hal 103 – 213

Ngarambe, Octavien. 1996. Income inequality vs. economic growth in United States: Examining causal relations. DISSERTATION : University of Kentucky

Nugroho, Budi Satrio. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan. Journal of Economic and Policy. Jejak 7(1) : Hal 46 – 59

Nurhuda, Rama, MR Khairul Muluk dan Wima Yudo P. 2014. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur 2005 – 2011). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1 Nomor 4 Hal 110 – 119

Suseno, Decky Aji. 2015. Pengembangan Daerah Berdasarkan Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sektor di Wilayah Kedung Sepur. Journal of Economics and Policy. Jejak 8 (1): 1 - 88

Todaro, Michael P, and Stephen C Smith. 2012. Economoic Development. Eleventh Edition. Addison-Wesley-Pearson

Lampiran 1.